MATARAM, LOMBOKFOKUS.COM – Pertambangan ilegal di Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin menjadi sorotan. Dari Sumbawa hingga Lombok, eksploitasi sumber daya alam tanpa izin terus berlangsung tanpa kendali. Ironisnya, pemerintah dan pihak berwenang seolah gagap dalam mengambil langkah tegas, meski dampaknya sudah sangat nyata: kerusakan lingkungan, ancaman kesehatan, konflik sosial, hingga potensi kerugian ekonomi daerah.
Tambang-tambang ilegal ini beroperasi tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hutan dirusak, air tercemar, ekosistem terganggu, sementara keuntungan hanya mengalir ke segelintir pihak. Masyarakat lokal yang seharusnya mendapat manfaat malah sering menjadi korban: tanah mereka dirampas, kesehatan mereka memburuk, dan mereka hanya dijadikan pekerja kasar dengan upah minim yang tidak sebanding dengan risiko yang dihadapi.
Di Mana Pemerintah?
Pertanyaannya, mengapa penambangan ilegal masih marak? Apakah pemerintah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Penambangan tanpa izin jelas merupakan pelanggaran hukum. Jika dibiarkan, ini bukan hanya soal lingkungan yang rusak, tetapi juga soal lemahnya penegakan hukum dan keberpihakan negara kepada rakyatnya.
Seharusnya, pemerintah daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), aparat penegak hukum, dan semua pihak yang bertanggung jawab bertindak cepat sebelum NTB semakin hancur akibat eksploitasi yang tidak terkendali.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan NTB, Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB menggelar “Ngaji Publik: Dilema Tambang Ilegal di NTB! Antara Kepentingan Ekonomi, Kejahatan Lingkungan, dan Hak Masyarakat.”
Acara ini bukan sekadar diskusi biasa, melainkan ruang untuk membedah secara kritis bagaimana tambang ilegal telah menjadi ancaman besar bagi masyarakat dan lingkungan.
Siapa Saja yang Akan Hadir?
Diskusi ini menghadirkan berbagai perspektif dari akademisi, pejabat pemerintah, hingga aktivis:
- Taufan, S.H., M.H. – Akademisi FHISIP Universitas Mataram
- Hamdan Kasim – Ketua Komisi IV DPRD NTB
- Nurudin Diding Somantri, ST., M.Si – Perwakilan Dinas ESDM Provinsi NTB
- Irwan Julkarnain, S.M – Ketua Umum PW KAMMI NTB
Para narasumber akan membahas kebijakan pemerintah terkait pertambangan, dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan, serta solusi yang bisa diambil untuk menyelamatkan NTB dari eksploitasi yang semakin brutal.
Bukan Sekadar Wacana!
Kami menegaskan bahwa ini bukan sekadar wacana! Pemerintah daerah, Dinas ESDM, DPRD, hingga aparat penegak hukum harus benar-benar bertindak. Jangan hanya sibuk membuat regulasi tanpa implementasi. Jangan hanya mengeluarkan janji tanpa tindakan nyata.
Para pelaku usaha tambang juga harus sadar: berhentilah merusak NTB demi keuntungan jangka pendek! Sumber daya alam bukan hanya untuk generasi saat ini, tapi juga untuk anak cucu kita nanti. Jika terus dieksploitasi tanpa kendali dan tanpa izin, NTB hanya akan menjadi daerah yang kaya sumber daya, tetapi miskin akibat salah kelola.
Ayo Bersama Suarakan Perubahan!
Kami mengajak seluruh masyarakat, terutama anak muda NTB, untuk ikut serta dalam diskusi ini. Ini saatnya kita bersuara! Jangan diam dan membiarkan NTB terus dieksploitasi tanpa batas. Jika hari ini kita hanya menonton, besok kita mungkin akan menyesal karena terlambat mengambil sikap.
Bergabunglah bersama kami di Meenio Warking, Jumat, 7 Maret 2025, pukul 15.40 WITA – selesai. Tidak hanya berdiskusi, kita juga akan berbuka puasa bersama. Karena diskusi terbaik adalah yang menghasilkan perubahan nyata!
Saatnya anak muda NTB bangkit! Saatnya kita tuntut keadilan bagi lingkungan dan masyarakat!
