MATARAM, – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) NTB mendatangi Kantor Gubernur NTB untuk meninjau progres rehabilitasi kantor tersebut. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 12.00 WITA ini melibatkan peninjauan langsung ke seluruh ruangan.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan KNPI NTB didampingi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas PUPR, Inspektorat NTB Wirawan, serta Asisten II Setda NTB, H. Fathul Ghani.
Hampir 95% Anggaran Telah Dibayarkan
Wayan, perwakilan dari Dinas PUPR NTB, menyatakan bahwa pembayaran proyek rehab Kantor Gubernur telah mencapai hampir 95%, dengan sisa anggaran sekitar 5%.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat NTB, Wirawan, menegaskan bahwa pihaknya akan tetap melakukan audit terhadap penggunaan anggaran proyek tersebut.
“Tanpa diminta, selaku inspektorat kami harus melakukan audit jika itu menggunakan anggaran pemerintah,” ujarnya.
Beberapa Masalah di Lapangan
Asisten II Setda NTB, H. Fathul Ghani, mengungkapkan bahwa pemerintah masih menunggu masukan terkait proyek ini.
“Kami sudah meminta masukan, terutama dari Dinas PUPR, tapi hingga kini belum ada tanggapan yang jelas,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa jika ada pekerjaan yang belum diselesaikan, maka pihak pemenang kontrak harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya.
“Jika belum diselesaikan, maka kontraktor harus bertanggung jawab untuk menuntaskan pekerjaan tersebut,” tegasnya.
Salah satu masalah yang paling terlihat adalah pemasangan paving block di sekitar kantor. Selain itu, di lantai tiga ditemukan adanya aroma tidak sedap di dalam lift, yang seharusnya memenuhi standar kenyamanan seperti di hotel.
Fathul Ghani juga mengaku terus memantau perkembangan proyek ini, bahkan dari grup WhatsApp yang ia ikuti.
“Saya baca terus di grup ‘Neraka’ alias Pojok NTB,” candanya.
Ia menegaskan bahwa setiap temuan dalam proyek ini harus dicatat dalam risalah rapat dan segera ditindaklanjuti.
“Saya minta bongkar semua yang ada di risalah rapat,” katanya.
Dampak Rehab, Ruang Wartawan Harus Ditata Ulang
Selain itu, dampak dari rehabilitasi ini juga dirasakan oleh wartawan yang biasa meliput di Kantor Gubernur.
“Ruang wartawan harus ditata dengan baik setelah proyek ini selesai,” ujar Fathul Ghani.
Ketua KNPI NTB, Taupik Hidayat, bersama Sekretaris KNPI Lombok Barat, Yaopan, juga menyoroti beberapa kondisi di lapangan. Mereka menemukan bahwa kondisi lantai tiga belum dibersihkan, sementara plafon ternyata tidak termasuk dalam volume pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak.
KNPI NTB meminta agar pemerintah segera menindaklanjuti temuan-temuan ini demi memastikan rehabilitasi Kantor Gubernur NTB berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
