LombokFokus|Lotara – Pasangan calon Bupati Lombok Utara (KLU) nomor urut 3, Dr. Muchsin Mukhtar, menyoroti persoalan kerjasama pemerintah dengan PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) terkait penyediaan air di Gili Tramena. Dalam pernyataannya kepada wartawan di Medana Bay Marina, Rabu (13/11/2024), Muchsin mengungkapkan jika sengkarut KBPU dengan PT TCN, sebenarnya telah muncul sejak era kepemimpinan bupati sebelumnya.
Menurut Muchsin, keberadaan PT TCN kerap ditentang oleh masyarakat, khususnya di Gili Meno. Ia menegaskan, sebagai calon pemimpin, MJA berkomitmen untuk mengatasi persoalan tersebut, mengingat perusahaan itu juga sedang bermasalah, terkait izin lingkungan di kawasan Gili Trawangan.
“Permasalahan TCN ini sudah ada sejak bupati yang lama, jadi jangan sampai masalah ini diwariskan lagi. Kami akan berani menyelesaikannya jika terpilih nanti,” ujar Muchsin.
Masyarakat pun berharap agar perusahaan yang dianggap merugikan itu, dihentikan dan paslon MJA berkomitmen untuk memihak kepada masyarakat. Muchsin bahkan menyatakan siap memutus kontrak kerjasama dengan TCN, yang telah berlangsung sejak 2017, jika terbukti lebih banyak merugikan daripada memberikan manfaat.
“Kalau kerjasama ini tidak berpihak pada kepentingan masyarakat Lombok Utara, kami akan berani memutus kontrak dengan TCN. Namun, jika masih ada jalan untuk negosiasi, yang memberi keuntungan bagi masyarakat, maka kami siap mempertimbangkannya,” tandasnya.
Sementara itu, tim hukum paslon MJA, Marianto, menegaskan jika dari segi hukum dan lingkungan, kerjasama dengan TCN seharusnya dihentikan. Kerusakan lingkungan laut sepanjang 2.200 meter, akibat pengeboran pipa bawah laut menjadi salah satu sorotan. Apalagi, saat ini kasusnya tengah diselidiki KPK, yang menurutnya semakin memperjelas jika kerjasama tidak layak dipertahankan.
“KPK sedang menyelidiki kasus ini, artinya TCN cacat hukum. Kita tidak perlu mempertahankan yang merugikan rakyat dan daerah,” jelas Marianto.
Ia menambahkan, jika paslon MJA terpilih, mereka akan segera menangani masalah-masalah di kawasan Gili Tramena, termasuk penyelesaian persoalan air dengan TCN, dalam program kerja 100 hari pertama. Sebagai alternatif, pipa bawah laut diharapkan dapat mengalirkan air baku, dari darat untuk memenuhi kebutuhan air di Tramena.
“BWS sudah menyatakan bahwa KLU surplus air, sehingga kebutuhan air di pulau bisa terpenuhi tanpa TCN. Menurut BPKP, kerjasama ini merugikan daerah hingga Rp 2,2 miliar per tahun,” pungkas Marianto.(iko)
