LombokFokus|Lotara – Kekeringan yang terus melanda Gili Meno selama tujuh bulan terakhir membuat warga semakin kecewa. Mereka belum juga mendapatkan pasokan air bersih yang memadai, dan kini masyarakat tegas menolak solusi dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemda Lombok Utara. Hal itu diungkapkan Kepala Dusun Gili Meno, Masrun, Sabtu (26/10/2024), yang menyoroti lemahnya upaya pemerintah dalam menangani krisis air di wilayahnya.
Masrun menilai, solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, yakni pengeboran, justru berpotensi merusak ekosistem laut.
“Masyarakat hanya membutuhkan air bersih yang dialirkan dari darat ke pulau, bukan pengeboran yang malah mengancam lingkungan,” ujar Masrun.
Ia menegaskan, jika bupati tidak mampu menangani masalah ini, akan lebih baik jika mundur dari jabatannya.
“Kalau tidak mampu mengurus air terutama di sektor pariwisata ini ya saya sampaikan di sini mungkin alangkah baiknya bapak (bupati, red) mundur sudah,” katanya.
Lebih lanjut, Masrun menjelaskan kalau upaya pemerintah mengirim air bersih dari darat kurang efektif. Selama tiga bulan terakhir, cuaca buruk dan angin barat daya menghambat distribusi air ke Gili Meno. Ditambah lagi, pemilik kapal yang membawa air mengeluhkan keterlambatan pembayaran, yang makin memperlihatkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menangani masalah ini.
“Konflik antarwarga pun mulai terjadi, karena mereka harus berebut jatah air yang sangat terbatas. Air cepat habis dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan,” tuturnya.
Menurut warga, solusi terbaik adalah dengan mengalirkan air pegunungan dari Gili Air melalui pipa bawah laut. Meski sudah diajukan sejak 2021 dan bahkan melalui proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), program ini mandek tanpa alasan jelas.
“Kalau solusi ini dijalankan, meski tekanan air mungkin tidak besar, warga siap menampungnya dengan tandon,” ujar Masrun.
Kekecewaan masyarakat Gili Meno juga disuarakan Zainur, salah satu warga yang menyebut jika pemda gagal memberikan solusi konkret. Ia mengkritik jika pemerintah tampak lebih mengutamakan kepentingan investor dibandingkan kesejahteraan warga.
“Kalau memang tidak mampu menjamin air bersih untuk warga, lebih baik mundur saja,” tegas Zainur.
Sementara itu, tokoh pemuda Gili Meno, Murrahman, menyampaikan jika sebagai daerah yang berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah dari sektor pariwisata, warga berharap pemerintah segera mengalokasikan anggaran untuk solusi jangka panjang.
“Kita sudah tujuh bulan krisis air, tapi pemerintah tidak menunjukkan solusi jelas. Kalau terus begini, lebih baik Bupati mundur,” tandas Murrahman.
Warga Gili Meno, yang merasa telah memberikan sumbangsih besar terhadap ekonomi daerah, berharap agar pemerintah serius menangani masalah.(iko)
