Lombok Fokus|Lotara – Suhu politik di Lombok Utara terus memanas menjelang Pilkada. Dalam acara serah terima Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (SK BPD) se-Lombok Utara, Kamis (17/10/2024), Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu menyinggung program unggulan pasangan calon (paslon) Nomor 3, Muchsin-Junaidi (MJA), yang menjanjikan anggaran 100 hingga 300 juta per dusun. Program ini disebut Djohan sebagai “mimpi” yang sulit diwujudkan.
“Seratus sampai tiga ratus juta per dusun, itu mimpi. Mungkin baru bangun dari mimpi. Kita harus paham dari mana asal sumber keuangan negara dan daerah serta ke mana arahnya,” kata Djohan, yang langsung memicu respon dari kubu MJA.
Djohan juga mengatakan jika Lombok Utara akan menjalani pilkada keempat, sepanjang kabupaten dengan slogan “Tioq Tata Tunaq” itu berdiri. Karenanya ia berharap kepala daerah yang nantinya terpilih, paslon yang mumpuni dan dapat melanjutkan program yang telah dirintis dalam mengembangkan desa.
Diakhir sambutannya, mantan Ketua DPC PKB Lombok Utara itu juga berseloroh terkait jargon paslon Nomor 1, Najmul-Kus. Dimana diketahui Najmul rival politik Djohan dalam dua kali pilkada sebelumnya, sementara Kusmalahadi Syamsuri sebagai putra kandung Djohan.
“Mudah-mudahan daerah kita setahap demi setahap akan mengalami perkembangan yang signifikan, kita sanggup nggih, siap?” seru Djohan yang dijawab teriakan “Siap” para hadirin.
Pernyataan tersebut memancing reaksi keras dari Ketua Divisi Hukum MJA, Marianto. Ia menilai jika sebagai pemimpin, Djohan seharusnya tidak membuat pernyataan yang dapat memperkeruh suasana.
“Seharusnya bupati itu menetralisir keadaan, bukan malah membuat gaduh dan memperkeruh ruang publik. Tindakan seperti ini tidak etis, apalagi dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik,” tegas Marianto.
Ia juga mengkritisi kinerja Djohan selama menjabat, menyinggung sejumlah proyek yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah pembangunan 2000-an rumah tahan gempa (RTG) yang belum tuntas, serta Jalan Lingkar Utara yang dijanjikan, tetapi belum terealisasi hingga saat ini.
“Global Hub yang dijadikan alat kampanye di tahun 2020, juga belum jelas kelanjutannya. Jadi, bupati seharusnya fokus menyelesaikan program-program tersebut, bukan sibuk nyinyir terhadap program paslon lain,” tandasnya.
Menurut Marianto, di akhir masa jabatannya, Bupati Djohan seharusnya lebih fokus pada tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek yang tertunda, bukan ikut berkomentar soal program kampanye lawan politiknya.
“Ini sangat memalukan. Fokus kerja saja, jangan nyinyir,” tutupnya.
Dengan semakin dekatnya Pilkada Lombok Utara, ketegangan antar kubu paslon kian terasa. Masyarakat berharap agar perdebatan yang terjadi, tidak sampai mengganggu kondusivitas dan fokus utama, yaitu membangun Lombok Utara yang lebih baik.(iko)
