Lombok Fokus|Jakarta – Pengurus PWI Pusat hasil Kongres Luar Biasa atau KLB, Rabu (18/9/2024), resmi menggelar rapat pleno perdana di Jakarta tepat satu bulan setelah KLB dilaksanakan. Rapat ini menjadi ajang silaturahmi dan perkenalan para pengurus baru, yang akan mengemban tugas untuk sisa masa bakti 2023-2028.
“Agenda utama kali ini adalah perkenalan antar-pengurus yang ditetapkan oleh formatur KLB PWI,” ungkap Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang.
Rapat tersebut dihadiri berbagai tokoh penting di tubuh PWI Pusat, di antaranya Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo, Wakil Ketua Timbo Siahaan, serta Ketua Dewan Penasihat Ilham Bintang dan Wakilnya, Atal S Depari. Para pengurus harian seperti Sekretaris Jenderal Wina Armada Sukardi dan Bendahara Umum Marthen Selamet Susanto juga turut hadir, bersama para ketua komisi, departemen, dan direktur program.
Dalam rapat tersebut, dihasilkan 10 keputusan penting, termasuk salah satunya penempatan Kantor PWI Pusat di Lantai 4 Gedung Dewan Pers, sesuai saran dari Dewan Penasihat.
“Kepengurusan PWI hasil KLB ini sah dan sesuai dengan konstitusi organisasi. Mari kita segera menempati kantor baru di Dewan Pers,” seru Atal S Depari, mantan Ketua Umum PWI Pusat dengan penuh semangat.
Selain itu, rapat pleno juga memastikan jiks Hari Pers Nasional (HPN) 2025 akan tetap diselenggarakan di Provinsi Riau, sesuai keputusan Konferensi Kerja Nasional PWI pada HPN 2024 lalu. PWI Provinsi Riau diberi amanah untuk terus menjalin komunikasi dengan pemerintah setempat dan mitra guna kelancaran persiapan.
Untuk PWI di beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Papua Barat Daya yang belum dilantik, diharapkan segera menetapkan tanggal pelantikan. Zulmansyah menegaskan jika hanya pengurus hasil konferensi provinsi yang diakui dan legal.
“Saya tegaskan, semua PWI dengan status Plt yang tidak melalui konferensi provinsi adalah ilegal. Tak perlu ditanggapi,” tegasnya.
Ketua Dewan Penasihat, Ilham Bintang, juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dan integritas profesi wartawan.
“Jangan sampai ada kasus memalukan seperti cash back terulang. Wartawan harus menjaga perilaku sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan PWI,” pesannya.
Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, PWI Pusat juga akan segera menyelesaikan berbagai kegiatan penting, seperti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI), serta pelantikan dan perpanjangan KTA PWI.
“Soal akta hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, kita tinggal menunggu waktu. Insya Allah, semuanya akan berjalan sesuai rencana,” tutup Ilham Bintang.(red)
