Puluhan Masyarakat Beraim Geruduk Kantor Desa

PRAYA- Puluhan masyarakat Desa Beraim, Kecamatan Praya menggeruduk kantor desa terkait dugaan penyelewengan anggaran pembangunan tahun 2019.

Koordinator lapangan aksi, Kusuma Wardana mengatakan, pemdes sekarang ini tidak ada yang beres, masyarakat sudah cerdas akan tetapi pemdes semakin bodoh. Rakyat bukan untuk dibodoh-bodohi akan tetapi untuk dilayani dan di sejahterakan.

“Pemdes ini tidak peka dengan kehidupan masyarakat, mereka hanya peduli kehidupan sendiri tanpa mempertimbangkan kehidupan rakyatnya, pemimpin saat ini cerdas-cerdas akan tetapi bodoh, masak setiap pembangunan yang ada di desa dikerjakan sama PT yang secara tidak langsung bisa merugikan masyarakat, padahal pembangunan desa sudah diatur dalam UUD Permendagri menegaskan tentang pembangunan desa dikerjakan oleh masyarakat,” bebernya saat ditemui di lokasi kemarin.

Pihaknya mengakui, pembangunan yang ada di Desa Beraim tidak pernah melibatkan masyarakat setempat, seharusnya setiap pembangunan yang ada di desa itu harus dikelola oleh masyarakat dan transparansi anggaran itu harus jelas, sehingga tidak memicu keributan dan kebingungan pada rakyat.
“Kalau memang pemdes mengakui ketransfaransian anggaran, coba temui masyarakat diluar dan jawab apa yang menjadi tuntutan masyarakat,” ujarnya.

Akan tetapi tak ada satupun pemdes yang menemui masa aksi yang bisa memberi jawaban atau masukan terkait polemik tersebut. Sehingga masa aksi berjanji akan datangi kantor desa dengan masa yang lebih banyak lagi.

Sementara itu BPD Desa Beraim, Dedi mewakili Pemdes setempat, menjelaskan, tidak semua pembangunan yang ada di desa bisa dikerjakan oleh masyarakat, ketika itu menjadi tupoksi masyarakat pasti pemdes menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk bisa dikerjakan, akan tetapi ada jenis-jenis pembangunan yang memang tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat, misalkan seperti pembangunan sumur bor atau lain sebagainya, mau tidak mau harus dibangunkan oleh PT untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
“Kalau memang bisa dikerjakan masyarakat pasti pemdes memberikan sepenuhnya untuk masyarakat, akan tetapi kalau tidak bisa bagaimana mau dipaksakan, karena tentu pemdes mengharapkan pembangunan yang kualitasnya kokoh dan berkualitas dan tentu dilengkapi dengan papan anggaran di setiap proyek pengerjaan,” ujarnya.

Jika memang masa aksi menuntut transparansi anggaran, mari sama-sama kita buka file dokumen UUD Permendagri tentang aturan pembangunan dan proyek desa, karena kalau menyelesaikan masalah harus searah antara kedua belah pihak, jika mengandalkan keegoisan saja bagaimana mau menyelesaikan masalah yang ada hanya akan menambahkan keributan antar masyarakat.
“Coba lebih bijaklah dalam berfikir dan bertindak, pemuda itu mengkritisi dengan konstruktif bukan hanya bisa berteori,” tutupnya. (Bt)