Lombok Tengah, Lombok Fokus – Ratusan Guru honorer Sekolah Dasar (SD) yang tergabung dalam Forum Guru Tanpa penempatan (FGTP) Geruduk dinas Pendidikan dan Kebudayaan Loteng imbas tidak ada kejelasan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Tahun 2023.
Ketua FTGP Zulfan Jihadi Menyampaikan Sebanyak 752 guru honorer yang tergabung dalam forum guru tanpa penempatan (FGTP) menuntut keadilan pasalnya jumlah Formasi P3K sangat sedikit hanya 119 Padahal lombok tengah masih kekurangan 810 Guru.
“Kita merasa dizalimi oleh dinas pendidikan dan BKPSDM yang karena mereka yang punya wewenang mengusulkan dan kami minta kepala dinasnya mundur saja, ” Ungkapanya, Rabu 20 September 2023.
Ia menjelaskan Tuntutan dari Massa aksi adalah Supaya ada kejelasan dan pertanggung jawaban nasib para guru Honorer SD yang tidak kebagian formasi karena hanya 119 Formasi P3K yang diusulkan ke Pusat sedangkan permintaan Kami 600 Formasi.
“Sampai saat ini belum ada jawaban dari dinas terkait, baik itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) maupun Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) terkait penambahan formasi, “Kesalnya.
Ia menambahkan apabila dinas atau instansi di daerah mengindahkan penambahan formasi sesuai arahan pusat yang berjumlah 1.500-an itu maka 752 guru ini bisa tercover.
“Hajat di pusat, kan, jatah p3k tahun ini 80 persen dan umum 20 persen. Kalau formasi ini tidak ditambah, pupus sudah harapan kami,” ujarnya.
Pihaknya juga menyesali ada pihak dari dinas yang mengintimidasi teman-teman guru honorer agar tidak melakukan aksi seperti ini.
“Padahal, kami minta keadilan di sini. Bayangkan, guru-guru ini sudah puluhan tahun mengabdi,” tegasnya.
Pihaknya menjelaskan 752 guru honorer tersebut sudah lulus observasi pada 2022. Mereka juga terdaftar dapodik dan database.
“Seandainya pemerintah membuka formasi 500 saja maka kami bisa tercover,” Lanjutnya.
Sementara itu, Sekretaris Dikbud Lombok Tengah Didik Purwasetyaadi mengatakan pihaknya hanya bertugas mengusulkan kebutuhan guru.
“Kami sudah usulkan ke BKPSDM sekitar 600-an. Ternyata, BKPSDM menyatakan kekurangan guru hanya 119 setelah dilakukan verifikasi. Jumlah itu kemudian yang diusulkan ke Menpan-RB tahun ini,” katanya.
Didik menjelaskan jumlah formasi yang 119 itu pun disetujui pusat dan menimbulkan gejolak. Pihaknya bersama DPRD, BKPSDM, dan Sekda membahas data tersebut.
“Setelah kami bahas, ketemu angka 810 kekurangan guru di Lombok Tengah. Sehingga dengan formasi 119 itu tentunya yang 752 ini tidak bisa tercover,” jelasnya..
Beberapa waktu lalu, perwakilan Komisi IV DPRD Lombok Tengah bersama Sekda dan Kepala BKPSDM berangkat ke Jakarta untuk mengusulkan kembali penambahan formasi.
“Akan tetapi, kami juga masih belum tahu hasilnya. Dari DPRD bertanya ke kami, apa hasilnya. Ya saya bilang, kan, Pak Lege yang berangkat ke Jakarta waktu itu. Saya juga tidak tahu hasilnya,” Pungkasnya.
Sebagai bentuk protes dan kekecewaan para guru honorer, mereka membakar SK gaji di depan kantor Dikbud Lombok Tengah. (LF-01)
