Ada pula nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sebagai gubernur, Khofifah berfokus pada pemberdayaan perempuan dan ekonomi inklusif. Kebijakan inovatifnya antara lain program “Jatim Berdaya” yang mendukung UMKM dan program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi.
Di Bumi Gora, nama Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023 Hj Sitti Rohmi Djalilah layak dikedepankan. Selama kepemimpinannya bersama Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, kepuasan masyarakat NTB atas kinerja kepemimpinan Rohmi sangat tinggi. Bahkan di atas 85 persen. Saat pilkada, pasangan Zul-Rohmi meraih 811.945 suara, unggul jauh dari pesaing terdekatnya kala itu, pasangan Suhaili-Amin, yang meraih 674.602 suara.
Di lebel kabupaten, ada juga nama Bupati Bima Hj Indah Damayanti Putri, kepala daerah perempuan pertama di NTB yang terpilih dalam Pilkada langsung dan sudah menjabat dua periode. Pada periode keduanya, Indah Damayanti bersama pasangannya, menang telak di pilkada.
Sementara di kancah internasional, ada nama Kanselir Jerman, Angela Merkel, pemimpin perempuan yang telah berhasil memandu negaranya melalui krisis dengan mengadopsi pendekatan yang inovatif dan adaptif. Selama kepemimpinan Merkel, Jerman menunjukkan peningkatan signifikan dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Didu menegaskan, terlalu banyak bukti sahih, bagaimana keterlibatan perempuan dalam politik memperkuat demokrasi dengan memastikan bahwa semua segmen masyarakat terwakili secara adil. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas mereka, terutama dalam isu-isu yang langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga.
Kandidat perempuan juga kata Didu, mungkin lebih responsif terhadap masalah yang sering diabaikan. Seperti layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan, dan kebijakan kesejahteraan sosial. Itu sebabnya, kepemimpinan mereka dapat membawa perubahan nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Banyak contoh bagaimana pemimpin perempuan lebih cenderung mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan yang pada gilirannya memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan.
”Karena itu, bicara tentang kepemimpinan perempuan, kita bukan hanya memajukan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan, tetapi juga memajukan kualitas pemerintahan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan,” tutup Didu.
