Lombok Barat, – Puluhan masa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak Jakarta (AMPES- NTB) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat. Kedatangan Aliansi untuk menyuarakan beberapa temuan kasus yang terjadi di lingkungan DPRD Lombok Barat. Selasa (2/4/19)
Koordinator Umum AMPES NTB (Aziz Muslim) mengungkapkan bahwa ada beberapa tuntutannya dalam Press Relisenya.
“Meminta kepada penegak hukum untuk segera memeriksa oknum Anggota DPRD Kab. Lombok Barat yang di duga terlibat dalam Kasus SPPD Fiktif pada Tahun 2018 yang merugikan negara dan rakyat Lombok Barat miliyaran rupiah.”
“Mendesak penegak hukum untuk mengusut tuntas dan mengembangkan kasus indikasi SPPD Fiktif yang dilakukan oleh oknum Anggota DPRD Kab. Lombok Barat pada Tahun 2018 secara berjamaah.”
“Meminta pertanggungjawaban Ketua DPRD Kab. Lombok Barat atas tindakan premanisme yang dilakukan terhadap aktivis Lombok Barat saudara alhaitami”
“Meminta Saudara Imam Kafali bertanggung jawab atas dugaan kasus indikasi SPPD fiktif yang dilakukan secara berjamaah pada Tahun 2018.”
“Jika tuntutan kami ini tidak dipedulikan maka kami akan menggelar aksi lanjutan di KPK RI dengan jumlah massa aksi yang lebih besar.”
Keterangan dari Ketua DPRD Lombok Barat, Imam Kafali Menegaskan bahwa ada kesalahpahaman yang terjadi antara dia dengan Haitami. Ia menjelaskan bahwa ia meminta maaf terkait kesalahpahaman dengan haitami,
“Yang pertama saya ingin mengucapkan permohonan maaf kepada semeton haitami. Ite pade bajang ada waktu kurang pas saat pak haitami datang. Waktu itu ada pertemuan sangat penting dengan pimpinan daerah. Sudah saya kasih tau. “
Lebih Lanjutnya lagi ia menegaskan bahwa ia akan mengawal kasus STPD fiktif akan di kawal sampai tuntas.
“Terkait STPD aktif saya di lantik bulan April, mana namanya saya akan bantu sampai tuntas.” Tegasnya.
Mas aksi membubarkan diri setelah ditemui dan dialog bersama Ketua DPRD Lombok Barat.
