 |
| Direktur Tastura Watch, Ahmad Wahyudi, SH. (LF/Rn) |
LOTENG, LOMBOK FOKUS| Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi banyak aksi protes bahkan demonstrasi warga di beberapa desa di Lombok Tengah. Bahkan ada di beberapa tempat kantor desa disegel warga. Umumnya warga desa mengeluhkan transparansi kebijakan pemerintah desa selama ini. Sejauh pantauan wartawan lombokfocus.com kebanyakan warga mempersoalkan bantuan sosial terkait Covid-19.
Persoalan ini memantik respon banyak kalangan dan komunitas. Tastura Watch misalnya menyayangkan banyaknya keluhan warga terkait bansos Covid-19. “Inti persoalannya kami belum bisa simpulkan. Tetapi jika terkait kebijakan bansos Covid-19 dari berbagai sumber sudah punya alas hukum”, terang Wahyudi, koordinator advokasi dan kebijakan publik Tastura Watch.
“Tata cara penentuan penerima manfaat, model dan besaran bantuan sudah ada ketentuan baik berupa permen, pergub bahkan perbup”, tambah Wahyudi. Menurut penuturan Wahyudi, karena tata cara, bentuk dan besaran bantuan sudah diatur semestinya proses eksekusi di tingkat pemerintah desa akan clean dan clear. ” Nah, jika bermasalah, wajar kita terheran-heran”, ketusnya.
“Tentu akan bermasalah jika ketentuan dan aturan tentang bansos Covid-19 diabaikan. Nah, kemungkinan-kemungkinan seperti ini yang mesti kita perhatikan”, tegas Wahyudi.
Wahyudi mengatakan, jika potensi-potensi mengabaikan aturan dalam pelaksanaan bansos Covid-19 terjadi maka ini harus menjadi perhatian pihak-pihak terkait. “Dalam konteks ini, DMPD Loteng harus turun dan mengevaluasi proses pelaksanaan dan distribusi bansos Covid-19”, ungkap Wahyudi.
“DMPD Loteng punya peran strategis merapikan pemdes-pemdes sehingga on track dalam penyaluran bansos Covid-19”, tegasnya.
“DPMD harus bertindak cepat dan tegas agar pandemi konflik pemdes dengan warga desa tidak terus terjadi dan merebak ke desa-desa yang lain”, tutup Wahyudi.
