LOMBOK TIMUR, NTB – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, meminta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan meningkatkan kinerja digitalisasi transaksi pemerintah daerah guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan menekan potensi kebocoran penerimaan.
Hal tersebut disampaikan Bupati saat membuka High Level Meeting TP2DD Kabupaten Lombok Timur di Rupatama 1 Kantor Bupati, Selasa (6/10/2026).
Bupati menegaskan, capaian TP2DD pada 2025 yang memperoleh predikat cukup baik harus menjadi pijakan untuk meningkatkan kinerja. Terlebih, daerah lain terus berupaya mempercepat digitalisasi sehingga Lombok Timur dituntut bekerja lebih optimal.
Ia meminta setiap titik penerimaan daerah memiliki kanal pembayaran digital yang mudah diakses. Selain itu, seluruh transaksi harus tercatat dan dapat direkonsiliasi secara cepat serta akurat.
“Elektronifikasi bukan hanya untuk mengubah cara membayar, tetapi juga untuk memperkuat pengawasan dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD),” tegasnya.
Menurut Bupati, data transaksi digital harus dimanfaatkan untuk memantau kepatuhan wajib pajak, mengidentifikasi potensi pendapatan yang belum tergarap, mengurangi kebocoran, serta mempercepat pengambilan keputusan.
Ia juga mengakui masih terdapat kendala jaringan dan keterbatasan literasi digital masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi seluruh OPD untuk memperluas edukasi serta memastikan layanan digital mudah digunakan.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Ignatius Adhi Nugroho, menyebut Lombok Timur mencatat skor indeks digitalisasi sebesar 98,5 persen, tertinggi di NTB. Namun, realisasi digitalisasi masih berada di angka 85 persen sehingga perlu dioptimalkan.
Ia merekomendasikan pemantauan transaksi berdasarkan kanal pembayaran, OPD, dan jenis penerimaan, disertai peningkatan layanan pembayaran pajak dan retribusi. Informasi kanal pembayaran juga perlu diperjelas melalui loket pelayanan dan media sosial.
Melalui pertemuan tersebut, TP2DD diharapkan mampu memetakan hambatan dan merumuskan solusi konkret untuk membangun ekosistem digital yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel demi meningkatkan penerimaan daerah.
