MATARAM – Nama Dr. Lalu Anton Hariawan kian dikenal di dunia hukum Nusa Tenggara Barat (NTB). Di usia yang relatif muda, ia tampil sebagai praktisi hukum yang aktif mendampingi berbagai perkara sekaligus konsisten mendorong agar hukum tidak hanya berhenti di ruang sidang, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kini, Dr. Lalu Anton melangkah ke babak baru pengabdian profesinya. Ia maju sebagai calon tunggal Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) NTB dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang akan digelar di Hotel Astoria, Mataram.
Dikonfirmasi Lombokfokus.com, Anton menegaskan komitmennya untuk membawa KAI NTB menjadi organisasi advokat yang lebih progresif, kolaboratif, dan berpihak pada kepentingan publik apabila dipercaya memimpin.
Menurutnya, dinamika regulasi hukum nasional saat ini menjadi momentum penting bagi profesi advokat. Salah satunya adalah ketentuan yang mewajibkan pendampingan hukum bagi tersangka dengan ancaman pidana lima tahun ke atas. Aturan tersebut menuntut advokat yang profesional, terorganisasi, dan bertanggung jawab.
“Advokat harus berada di garis depan penegakan hukum. Tidak hanya mendampingi klien, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan adil dan berimbang,” ujar Anton.
Untuk merealisasikan visi tersebut, Anton telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Konsolidasi organisasi menjadi prioritas awal, termasuk penguatan struktur KAI di tingkat kabupaten dan kota se-NTB. Ia juga merencanakan penguatan komunikasi dan silaturahmi kelembagaan dengan kejaksaan, kepolisian, pengadilan, serta lembaga-lembaga strategis lainnya.
Tak hanya fokus pada internal organisasi, Anton juga mendorong KAI NTB berperan aktif sebagai mitra pemerintah daerah, BUMD, dan lembaga publik dalam penyediaan layanan serta pendampingan hukum. Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk mencegah persoalan hukum sejak dini.
Di sisi lain, edukasi hukum masyarakat menjadi perhatian serius. Anton berencana menghidupkan diskusi hukum terbuka yang membahas isu-isu aktual di NTB, mulai dari korupsi, narkotika, Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), hingga perlindungan saksi dan korban.
“Hukum harus dibahas dengan bahasa yang mudah dipahami, agar masyarakat tidak takut, tetapi justru sadar akan hak dan kewajibannya,” jelasnya.
Bagi Anton, kepemimpinan advokat di era saat ini harus bersifat lintas profesi dan lintas disiplin. Kolaborasi antarlembaga diyakininya menjadi kunci untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.
Jika dipercaya memimpin KAI NTB, Dr. Lalu Anton Hariawan berharap dapat mewujudkan organisasi advokat yang solid, terbuka, dan benar-benar berpihak pada keadilan serta kepentingan masyarakat NTB. (*)
