Lombok Barat, – Sekretaris KNPI Lombok Barat, Yaopan, menyoroti kondisi perumahan di wilayahnya yang banyak tergenang air akibat dugaan kelalaian pengembang dalam menyediakan fasilitas drainase yang memadai.
“Kami sudah melaporkan kondisi ini sejak 3 Februari 2025. Oleh karena itu, KNPI meminta Kejari dan pemerintah daerah agar segera menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kami menduga ada kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi konsumen,” ujar opan. Senin, (10/2/25)
Menurutnya, banyak pengembang perumahan yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap konsumen. Hal ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan warga, tetapi juga menimbulkan potensi kerugian negara akibat biaya pemeliharaan fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos dan Fasum).
Lebih lanjut, KNPI Lombok Barat mendesak Kejari untuk mengusut pihak-pihak yang diduga meloloskan izin perumahan tanpa mempertimbangkan kelayakan dan dampak lingkungan.
“Jangan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memperhatikan hak-hak konsumen dan dampak yang bisa terjadi di kemudian hari,” tegasnya.
Selain permasalahan drainase, KNPI Lombok Barat juga menyoroti ketersediaan fasilitas umum dan tempat pemakaman umum (TPU) di kompleks perumahan.
“Banyak pengembang tidak menyediakan TPU, padahal itu bagian dari kewajiban mereka. Pemerintah daerah harus bertindak tegas agar hak-hak konsumen yang tersebar di ratusan perumahan dapat terealisasi,” tambahnya.
KNPI berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret agar kejadian serupa tidak terus berulang di masa depan.
