Mataram, Lombok Fokus – Dalam sebulan terakhir keberadaan minyak goreng langka di pasaran. Bahkan bilapun ada barangnya harga minyak goreng melambung tinggi.
Persoalan ini menjadi perhatian dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Nusa Tenggara Barat. Ketua APKLI NTB Abdul Majid meminta pemerintah untuk mengambil tindakan untuk menormalisasi harga minyak goreng serta menyediakan salah satu kebutuhan pokok tersebut.
“Ini menjadi masalah yang serius melambungnya harga minyak goreng ini berdampak luas bagi para pedagang kaki lima, pemerintah harus bersikap,” ujarnya di Mataram, Rabu (9/3).
Majid juga menyindir politisi Udayana yang sibuk berebut posisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Menurut Majid dewan tidak peka terhadap persolan rakyat. Tidak ada tindakan atau langkah yang diambil dewan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Sangat disayangkan disaat minyak goreng langka para anggota dewan terhormat malah asik berebut kekuasaan, tidak ada sisi sensitivitas terhadap persoalan ini,” kata Majid.
Semestinya lanjut Majid, dewan harus bersuara lantang terhadap persolan rakyat bahkan memanggil stake holder yang berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng ini.
“Mereka punya fungsi kontrol, tetapj sejak persoalan minyak goreng ini mencuat tidak ada saya dengar satupun anggota DPRD NTB yang menyuarakan kelangkaan minyak goreng ini malah mereka asik kapling jabatan di legislatif,” kata aktivis yang juga memegang sejumlah organisasi ini.
Majid berharap para anggota dewan lebih peka lagi terhadap persoalan rakyat dan mencarikan solusi.
“Harapan kita semoga aspirasi masyarakat terkait mahalnya harga sembako ini dapat di tindak lanjuti,” pungkasnya.
