Lombok Barat – Desa suranadi yang mendapatkan peringkat pertama ketika mewakili NTB dalam skala Nasional waktu itu ternyata belum mempunyai kesiapan dalam menyambut event-event besar, di ketahui juga bahwa banyak tempat penginapan yang izinnya kadaluarsa bahkan ada yang tidak memilik izin.
Kepala Desa Suranadi ketika di mintai klarifikasi tentang kesepakatan antara kades dengan pemilik home stay maupun caffe di ruang kerjanga mengatakan.
“Sebelumnya tidak pernah ada pertemuan tentang pembahasan seperti itu, informasi saya baru tahu ketika ada pertemuan dengan kasat pol pp bahwa adanya kesepakatan dengan pemilik hiburan dengan Pemerintah Desa kesepakatan itu dari kadus yang lama kalau dengan pemdes yang sekarang tidak ada kesepakatan” Ungkap I Nyoman Adwisane. Jum’at, 11/2/22.
Caffe memang tidak ada izin dari desa maupun pemda karena yang boleh itu hanya di senggigi, kalau homestay juga saya tidak tau apakah mereka sudah melanjutkan prosedur ijinnya atau bagaimana.
“Beberapa kepala dinas seperti dispar, disperindag, dlh, kapolsek dan pol pp sudah kami bahas dan memang kita tidak sepakat bila keberadaan hiburan di sini (Surandadi)” Lanjutnyta.
“Kalau memang ada indikasi pelanggaran saya minta untuk di tertibkan dengan cara baik-baik dan itukan ranahnya pemda kalau kita memang kesulitan mengatasinya, kita pun dari desa tidak mendapat apa-apa dari keberadaan mereka. “Terangnya pada awak media.
“Saya berharap dan menginginkan ketertiban yang kondusip dan tidak ada permasalahan antara satu dengan yang lainnya, tapi kalau memang ranahnya harus di tutup ya itu kewenangan dari pemda dalam hal ini satpol pp dan yang lainnya. Kalau memang itu di bolehkan iya tentunya kami menginginkan yang tertib dan nyaman saling menjaga toleransi yang ada karena itu bagian dari harta yang paling berharga tapi kalau tetap tidak di perbolehkan saya meminta pihak berwajib untuk menanganinya,” harapnya.
Ia berencana akan mentertibkan pelaku usaha dan melakukan sosialisasi tertib perizinan.
“Rencananya kami akan mengundang para pelaku jasa penginapan untuk sosialisasi tertib prosedur dalam perizinan tampat-tempat penginapan, karena sejauh ini berdasarkan pengalaman belum ada kesiapan kalau untuk menyambut event-event besar apalagi seperti motogp,” pungkasnya. (Ish)
