Refleksi 15 Tahun (2006-2021) PPDI Membangun Tata Kelola Pemerintahan Desa

  • Bagikan

REFLEKSI 15 TAHUN (2006-2021) PPDI MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA

Hari ini Jumát tanggal 4 Juni 2021, Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) diundang oleh Komisi II DPR RI dalam rangka meminta masukan, saran dan pendapat atas revisi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum PP PPDI Mujito, SH dan beberapa pengurus pusat dan pengurus provinsi dan kabupaten dari seluruh Indonesia. Sarjoko, MH selaku sekretaris jenderal bertindak menjadi juru bicara pada pertemuan tersebut menyampaikan beberapa hal.

 

Dalam ketentuan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 ayat 2 huruf b, Kepala Desa berhak mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. PPDI melihat dan menginginkan agar di kembalikan lagi menjadi UU 5 Nomor tahun 1979, hal ini dimaksudkan agar harmonisasi roda pemerintahan baik pra maupun pasca pemilihan kepala desa tidak terjadi gejolak pemberhentian perangkat desa yang subyektif.  Pada UU No. 5 tahun 1979 Kepala Desa mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa akan tetapi di berikan keputusan oleh Camat atas nama Bupati.

 

Pada pasal 18 UUD 1945 bahwa system pemerintahan yang diakui adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai landasan konstitusi UUD 1945 tidak mengamanatkan adanya pemerintahan desa. Oleh karena itu PPDI mengusulkan agar dilakukan amandemen UUD 1945 agar pemerintahan desa juga diakui didalam UUD 1945. Hal ini dimaksudkan agar aparatur pemerintah desa dan pemerintahan desa mempunyai kejelasan status dalam system kepegawaian dan tata Kelola pemerinatahan desa yang berlaku di Indonesia.

 

Selain itu juga agar pengakuan secara teknis tentang NIAPD (Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa ) agar segera di realisasikan, dan mengakui staf pemerintah desa masuk juga bagian dari unsur secretariat. Karena selama ini staff juga bagian dari pemerintah desa.

READ  Kemenkumham RI Ajak Implementasikan Nilai Pancasila dalam Tindakan Nyata

 

Sumber Daya Manusia perangkat desa yang selama ini dianggap masih dibawah rata-rata, maka diusulkan agar diberikan ruang untuk sekolah yang di anggarkan melalui APBN.

 

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selama ini sering kali terlambat dalam penyalurannya ke Desa yang disebabkan oleh regulasi teknis yang diatur di daerah, PPDI mengusulkan agar melalui skema pembayaran blockgrant yang dikelola oleh pusat. Sehingga ADD terpisah dengan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

 

Sedangkan Pengurus Daerah PPDI Kab. Lombok Tengah menyampaikan usulan yakni terhadap sanksi lisan dan tertulis sebagai syarat administratif dalam pemberhentian perangkat desa, agar di bentuk tim atau pokja yang independent untuk melakukan pemeriksaan atau klarifikasi atas dugaan pelanggaran/aduan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak lain. Karena hal ini sejalan dengan asas hukum audi alteram partem atau auditor et altera pars, yaitu pemberian hak yang sama untuk melakukan pembelaan kepentingannya. Sehingga ver weer ten principle atau material verweer dapat dilihat secara obyektif bukan subyektif semata.

Penulis : Adnan Muksin (Sekretaris PPDI Kab. Lombok Tengah)

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Berlangganan    Yes No thanks