Tangani Sengketa Konsumen, 32 Anggota BPSK dilantik Sekda NTB

32 anggota BPSK dari Tiga Badan yakni Mataram, Lobar dan KLU dilantik Sekda NTB H. Lalu Gita Ariadi

Mataram- Bertempat di Gedung Graha Bakti Praja, Setda Provinsi NTB. Sekretaris Daerah NTB H. Lalu Gita Ariadi melantik 15 (lima belas) orang Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram, dan masing-masing 9 (sembilan) orang Anggota BPSK Lombok Utara dan Lombok Barat untuk periode 2020-2025. 

Anggota BPSK yang dilantik terdiri dari unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha. Drs. H. Fathurrahman, M.Si. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB juga termasuk didalam keanggotaan BPSK Kota Mataram. 

Sekda NTB menyatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah anggota BPSK sangat penting untuk menyelesaikan sengketa konsumen di NTB. Pandemi Covid-19 di NTB menuntut penerapan teknologi informasi dalam berbagai hal termasuk interaksi antara produsen dan konsumen.

Perubahan pola relasi tersebut kata Gita berpotensi menimbulkan sengketa antara konsumen dan produsen. Maka kehadiran BPSK untuk mengatasi permasalahan samgat dibutuhkan.

“BPSK yang sudah terbentuk termasuk yang masih diinisiasi di Kabupaten/Kota, dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat dengan skalanya masing-masing. BPSK bekerja dengan mempedulikan baik produsen maupun konsumen” jelas Sekda NTB

Sekda NTB juga mengingatkan agar anggota BPSK yang dilantik bekerja profesional dan sesuai kapasitas.

“Hakulyakin saya, bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah terpilih menjadi pengurus BPSK di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat dan Kota Mataram, adalah yang mempunyai kompetensi baik dalam tugas maupun kapasitas masing-masing” ungkap  Sekda NTB menutup sambutannya.

BPSK merupakan badan bentukan pemerintah yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen di luar pengadilan. Sampai dengan tahun 2021 ini, NTB telah memiliki 4 (empat) BPSK, yaitu BPSK Kota Mataram, BPSK Kabupaten Lombok Utara, BPSK Kabupaten Sumbawa dan BPSK Kabupaten Lombok Barat. Dimana kewenangan pembinaan dan pengawasan BPSK berada di tingkat Provinsi.

Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTB terus berkomitmen melindungi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan terus mengupayakan pembentukan BPSK di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB guna mempermudah akses penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen di daerah.(Red)

www.lombokfokus.com
Default image
Redaksi
Articles: 1034

Leave a Reply