RUDAL NTB Tanggapi Kasus Metzo, Banyak Aktivis Lebay Minta Metzo di Tutup

  • Bagikan
Kusuma Wardana (Dode) Ketua Rudal NTB. (Ist/ Lombok  Fokus)

Mataram|Kasus penari telanjang di Metzo Executive Club (MEC) di senggigi banyak disoroti oleh kalangan aktivis di NTB, Beberapa Aktivis mengatakan MEC harus ditutup karena menciderai label halal tourism. Namun Kalangan Aktivis dari Ruang Diskusi Anak Lingkar (RUDAL) Nusa Tenggara Barat mengatakan hal berbeda. Ia menilai banyak aktivis lebay karena meminta Pemkab Menutup Metzo.

“terkait dengan stetmen kawan-kawan yang ingin pemkab membekukan izin metzo jangan lebay, lebih-lebih mereka ingin owner metzo mundur dari ketua PHRI, karna kita harus membedakan mana organisasi dan mana pekerjaan jngan disamakan” Ungkap Kusuma Wardana Ketua RUDAL NTB. Senin, (17/2/20) di Mataram.

Pria yang akrab di panggil Dodek ini mengatakan pihak Metzo seharusnya memcat para pegawai yang terbukti atau terindikasi melakuan hal diluar hukum.

“Para PS (Partners Song) yang saat ini menjadi tersangka sudah mengatakan tidak ada hubungannya dengan perusahaan artinya inisiatif mereka melakukan hal kotor itu, seharusnya kita minta pihak metzo pecat mereka yg melakukan hal yang melanggar aturan perusahaan” Tegasnya.

Lebih lanjutnya lagi, ia meminta agar pelanggan yang memesan penari telanjang juga di proses secara hukum,

“kami dari RUDAL berfikir positif kami hanya minta kepada pihak kepolisian hukum tetap berjalan dan jgn hanya PS yang ditahan bila perlu pelanggan itu juga harus ditangkap kalau bisa,” Tandas dodek.

RUDAL NTB juga berharap agar pemkab Lombok Barat lebih berpikir realistis terkait Metzo, “kemudian kami juga minta sekali lagi kepada pemkab lombok barat supaya berfikir realistis terkait dengan kasus ini. perkara ini kan masih berjalan, jadi biar proses hukum berjalan jangan dikaitkan dengan izin perusahaan, jika itu melanggar ketentuan hukum maka biarkan proses hukum berjalan tidak harus permasalahkan izin biar adil dan seimbang, toh juga perusahaan ada aturan-aturan yg dibuat jadi jika kariawan melanggar sanksinya harus dri perusahaan untuk kariawan yg melanggar bukan dari pemerintah keperusahaan, saya yakin perusahaan metzo aturan yg dibuat tidak melanggar konstitusi, kita hanya tekan kepada pihak perusahaan untuk memecat kariawan yang melanggar aturan.” Terangnya.

www.lombokfokus.com
READ  Danrem 162/WB Ajak Masyarakat Kembalikan Fungsi Sungai
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Berlangganan    Yes No thanks